MakassarSatu.com, Sulteng | Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Pemuda Tegak Demokrasi Sulawesi Tengah (AKPTD-Sulteng), menggelar aksi terkait dengan perbedaan hasil rekapitulasi dan hasil situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah. Aksi yang digelar tersebut berlangsung di jalan Sigma kota Palu, Rabu, (07/08/2019).

Kordinator Lapangan (Korlap) Yudi Prasetyo mengatakan, bahwa aksi ini dimulai Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilanjutkan orasi di depan umum.

“Kami bersepakat untuk melanjutkan aksi di jalan Sigma, sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat terkait dengan apa yang menjadi aspirasi kami dalam aksi ini,” Ungkapnya.

Yudi juga mengungkapkan, bahwa telah terjadi kebingungan Masyarakat terkait hasil pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2019, terdapat perbedaan data antara hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil Situng KPU.

READ  Grasi Presiden kepada Predator Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melemahkan Gerakan Nasional

“Untuk itu kami meminta KPU Provinsi Sulteng harus bertanggung jawab karena pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan SITUNG adalah sama2 produk dari KPU,” ungkapnya

Mengenai hal ini, KPU Provinsi Sulteng harus mampu menjelaskan persoalan perbedaan hasil tersebut dan membuka seluas luasnya akses informasi kepada Masyarakat untuk membuktikan kebenaran data yang semestinya.

“Bahwa dengan perbedaan hasil tersebut, mengindikasikan adanya kecurangan ataupun kelalaian yang menyebabkan kerugian dalam hal demokratisasi yang saat ini kita bangun bersama. Kami menganggap ini adalah sebuah kegagalan yang harus dibawa dalam sidang DKPP ,” ujarnya

“Olehnya, pernyataan sikap dalam aksi yang digelar tersebut kami menyampaikan beberapa tuntutan yakni, menolak keputusan KPUD Provinsi Sulawesi Tengah karena tidak menjalankan mekanisme pemilu yang luber jurdil, menolak praktek manipulasi data oleh KPUD membuat bukti C1 palsu yang berbeda dengan C1 berhologram yang diunggah di website resmi Situng KPU, menolak Konspirasi KPUD dan Bawaslu kota Palu yang merubah C1 pada pleno di kecamatan dengan dalih sinkronisasi data, dan menuntut Ketua KPUD Kota Palu dan KPUD Sulteng mundur dari jabatan serta menuntut Ketua Bawaslu Kota Palu dan Ketua Bawaslu Sulteng Mundur dari jabatannya,” Tegas Yudi. (fh/**)

READ  Trump-Putin: Your toolkit to help understand the story